Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran kini menjadi perhatian utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan. DPRD bersama aktivis lingkungan telah menyuarakan keprihatinan mereka terhadap keberadaan KJA ini. Perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah berlangsung sejak tahun 2019. Dalam menghadapi kondisi ini, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut demi mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Read Also
Recommendation for You
DPRD Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Istimewa menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran meraih peringkat terbaik ke-1 nasional dalam kategori Jaringan…
Sri Rahayu, anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, memamerkan keyakinannya dalam upaya…
Pada Kamis, 25 Juli 2024, DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Tingkat I untuk menerima…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sedang melakukan upaya untuk mengatasi kondisi keuangan daerah…
DPRD Kabupaten Pangandaran mendesak Pemerintah Kabupaten untuk segera melunasi utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada…