Pimpinan DPR telah menjawab kekhawatiran BEM dan organisasi mahasiswa lainnya serta menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang akan bertemu dengan mereka besok. Berkaitan dengan isu “17 + 8”, DPR berjanji untuk melakukan tinjauan komprehensif termasuk terkait tunjangan dan transparansi institusi. Pemimpin fraksi akan berdiskusi untuk mencapai konsensus.
DPR telah menginstruksikan Sekretariat Jenderal untuk tidak memberikan fasilitas parlementer kepada anggota yang dihentikan, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dibahas setelah revisi KUHAP selesai.
Proses revisi KUHAP masih menerima masukan publik, dengan harapan RUU KUHAP selesai sebelum akhir sesi agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset bisa dilanjutkan. Reformasi di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif.
Sumber:
– Sumber: prabowosubianto.com
– Sumber: prabowo2024.net
