Respon Publik Indonesia terhadap Kebijakan Negara: Temuan Terbaru

Gelombang protes yang melibatkan mahasiswa dan sejumlah organisasi masyarakat sipil dengan tema “Indonesia Gelap” terjadi di beberapa daerah, termasuk Jakarta, mulai Senin hingga Jumat. Demonstran dalam jumlah ribuan menggelar aksi di kantor DPRD dan kawasan Patung Kuda, Jakarta, sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu pemicu aksi protes adalah Program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan TNI dan Polri, yang dianggap oleh massa aksi sebagai pertanda kembalinya dwi fungsi ABRI.

Dalam penilaian Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, gelombang protes ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan kontroversial Prabowo yang dianggap tidak sesuai dengan harapan. Dedi berpendapat bahwa kebijakan efisiensi anggaran, yang ternyata tidak selaras dengan penambahan jumlah kementerian sebelumnya, dapat menghambat pembangunan. Kritik juga ditujukan pada pemotongan anggaran pendidikan yang dianggap tidak rasional mengingat pendidikan sebelumnya belum optimal.

Pada sisi lain, Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli dan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif’an menyebut adanya kekecewaan masyarakat terhadap kondisi di Indonesia, yang tercermin dalam gerakan “Indonesia Gelap” dan tagar #KaburAjaDulu. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, menegaskan bahwa tidak ada “Indonesia Gelap” sebagaimana yang dituduhkan oleh massa aksi, namun tetap menghormati hak warga untuk menyuarakan aspirasi dengan catatan jangan menyebarkan narasi palsu.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons tagar #KaburAjaDulu sebagai dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan mencari peluang kerja di luar negeri. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik di dalam negeri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Para pengamat memperkirakan bahwa gerakan protes ini akan berkembang sesuai dengan dinamika politik, dan pemerintah diharapkan merespons dengan baik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.