Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa program mitigasi bencana dalam anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tetap menjadi prioritas utama untuk memastikan layanan publik berjalan dengan optimal. Hal ini disampaikannya sebagai tanggapan terhadap kabar pemotongan anggaran BMKG sebesar 50 persen dalam upaya efisiensi anggaran APBN oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasan menegaskan bahwa mitigasi bencana merupakan layanan publik yang harus tetap optimal.
Hasan juga membantah kabar pemotongan anggaran BMKG sebesar 50 persen. Ia mengundang untuk memeriksa data terbaru mengenai efisiensi anggaran yang diberikan kepada BMKG. Menurutnya, efisiensi yang dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo adalah untuk ‘menghilangkan lemak’ dalam belanja APBN, namun tidak mengurangi sumber daya manusia dan kemampuan pemerintah. Effisiensi tersebut tidak mengurangi tenaga dan kemampuan pemerintah karena hanya mengeliminasi hal-hal yang tidak efektif.
Komisi V DPR telah menyetujui pagu indikatif anggaran 2025 untuk BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang mengalami efisiensi hingga 50 persen. BMKG telah mengajukan permohonan dispensasi terkait pemotongan anggaran kepada Presiden Prabowo demi ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana. Meskipun mendukung efisiensi anggaran, BMKG mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran tersebut akan berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk pemeliharaan alat. Demikian informasi yang dapat disampaikan terkait isu pemotongan anggaran BMKG.
