“Wakil Ketua DPRD Kampar Bicarakan Nasib TKS Nakes”

Paska Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Kampar dengan Pemerintah Kabupaten Kampar, Wakil Ketua DPRD Kampar, Iib Nursaleh, mengungkapkan keprihatinannya terkait kebijakan yang menghalangi tenaga kesehatan (Nakes) berkategori tenaga kerja sukarela (TKS) di Kampar untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua. Iib secara tegas mempertanyakan mengapa TKS di daerah lain diberi kesempatan untuk ikut tes PPPK sementara TKS di Kampar tidak diizinkan. Politisi Fraksi Golkar ini menyuarakan keinginan DPRD Kampar untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua honorer untuk mengikuti seleksi PPPK tanpa membedakan status. Ia berharap agar Pemerintah Kabupaten Kampar dan DPRD Kampar dapat menemukan solusi yang adil sebelum membuka seleksi tahap kedua PPPK. Iib juga menyoroti permasalahan honorer dengan status cleaning service (CS) yang tidak diberi kesempatan mengikuti seleksi PPPK tahap kedua. Dia menegaskan perlunya koordinasi dengan pemerintah pusat agar nasib honorer TKS di Kampar bisa mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti seleksi PPPK. Daripada hanya sekadar mengeluh, Iib menekankan pentingnya berupaya mencari solusi untuk mendukung rekan-rekan TKS dan tenaga pendidik agar dapat mengikuti seleksi PPPK tahap kedua. Selain itu, Iib menekankan perlunya konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI sebagai langkah baik untuk membantu menyelesaikan masalah ini.