Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045
Selain delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang perlu fokus pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. 17 target ini penting karena mereka mewakili pijakan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara yang maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita secara langsung, melengkapi diri dengan kemampuan untuk mengatasinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan mendasar bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program perkebunan pangan, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Setidaknya 4 juta hektar tambahan lahan panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan luas panen ini, diasumsikan semuanya adalah lahan padi, akan ada penambahan 20 juta ton beras muda (diasumsikan produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (diasumsikan hasil 50%). Di dunia energi, Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui budidaya biodiesel dan avsiasi biodiesel dari minyak kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti listrik tenaga air, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan dilaksanakan. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui pengelolaan air yang tepat, membuatnya tersedia selama musim kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Pendapatan Nasional
Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan oleh undang-undang. Komitmen ini menunjukkan perlunya peningkatan signifikan dalam kemampuan lembaga pendapatan nasional, seiring dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem pajak, yang bertujuan untuk memperluas basis pendapatan nasional. Untuk ini, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dalam negeri. Pembentukan Badan Pendapatan Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada memperbaiki sistem pendapatan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan
Kemiskinan bukan hanya kekurangan kekayaan tapi juga refleksi dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Itu juga menjadi akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi fondasi kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir 2029 adalah tujuan penting.
Target Prioritas 4: Melawan Penyalahgunaan Narkoba
Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merugikan produktivitas individu dan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran dalam keluarga. Pemerintah juga menugaskan tugas melumpuhkan peluang penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang berkelanjutan memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Peningkatan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat merupakan prioritas utama bagi pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Sains dan Teknologi, dan Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikan dan penguasaan sains dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan organisasi nirlaba. Inovasi akan secara alamiah mengikuti kemajuan di bidang-bidang ini. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, sains dan teknologi, dan digitalisasi penting untuk meningkatkan otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Meningkatkan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga
Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan melindunginya berarti mempertahankan warisan berharga kita. Mendirikan dana warisan budaya memastikan pelestarian budaya kita yang terus menerus. Program-program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Memajukan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas
Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif membutuhkan peran penting negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan mengadvokasi kebijakan dan inisiatif yang menjaga hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upayanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke gizi yang memadai.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Menjaga Hubungan Internasional yang Kondusif
Kesejahteraan dan kehidupan yang damai dapat dicapai dalam negara yang stabil dan aman. Bangsa yang kuat dapat menggapai aspirasinya dan mendapatkan penghormatan dalam hubungan internasional yang terhormat.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan
Dalam upaya kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi masa depan dapat hidup secara sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen kita terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan nol emisi gas rumah kaca. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air di berbagai produk dan meningkatkan manajemen berkelanjutan dari tanah, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar secepat mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses yang komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida ke petani. Di sisi lain, petani didorong untuk bersatu secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Segera Bertfhingga bagi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang Membutuhkan
Akses ke hunian yang layak dan terjangkau adalah hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas dan terjangkau dengan sanitasi yang layak bagi mereka yang membutuhkannya. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah mulai tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen publik yang dimiliki) dan rusunawa (apartemen publik sewa). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit tempat tinggal di seluruh negeri.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Kota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Inovatif, Karakteristik, Independen lainnya
Kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka institusi untuk Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…
