Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020, Budy Silvana, sedang diperiksa terkait aliran uang dalam kasus pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes. Hal yang sama juga dikonfirmasi kepada Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko dan advokat Admiral Herdi Pratama.
“Ketiga saksi hadir dan dikonfirmasi pengetahuannya antara lain mengenai dugaan adanya aliran uang dari pengadaan APD di Kemenkes RI pada berbagai pihak terkait termasuk pada pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.
Meski begitu, Ali belum menjelaskan soal nominal uang yang diduga diterima oleh pihak terkait. Pada Kamis (9/11/2023), KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan. Informasi ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
“Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik juga sudah kita tanda tangani,” kata Alex.
Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk lima juta set APD. Dugaan sementara kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah dan sangat mungkin berkembang.
KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.
