BUMN sebagai Ujung Tombak Ekonomi

Oleh: Prabowo Subianto [diambil dari Buku 1 Kepemimpinan Militer: catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto]
Menurut saya, untuk hal-hal yang strategis, pemerintah harus menggunakan BUMN sebagai ujung tombak. BUMN sebagai pelaksana. Banyak negara yang bisa melakukannya. Singapura bisa. Tiongkok dengan 150.000 BUMN-nya bisa. Kita juga harus bisa.
Untuk itu, BUMN-BUMN kita perlu merekrut manajer-manajer, insinyur-insinyur, direksi-direksi yang mampu.
Tidak mungkin tidak ada orang-orang berbakat di Indonesia. Apakah kita tidak percaya kepada bangsa kita sendiri? Banyak orang yang tidak diberikan kesempatan.
Saya kembali, pengalaman saya di tentara. Ada sebuah adagium, sebuah ajaran klasik, di semua tentara di seluruh dunia. Ajarannya adalah “there are no bad soldiers, only bad commanders”.
Tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya komandan-komandan yang jelek. Yang ada hanya pemimpin-pemimpin yang jelek. Jika dipimpin dengan baik, saya yakin anak-anak muda, profesional-profesional kita bisa. Saya yakin, dan saya sudah membuktikannya berkali-kali.
Tugas Kita: Jadikan Koperasi Alat Pemerataan & Motor Swasembada
Koperasi adalah alat pemerataan. Koperasi adalah alat untuk memperkuat yang lemah. Oleh karena itu, peran koperasi dalam ekonomi kita harus kita galakkan lagi.
Namun, ini tidak berarti kita membesarkan koperasi dan melemahkan swasta. Tidak. Paham ekonomi konstitusi adalah, swasta silakan. Maju, swasta, BUMN, koperasi, berlomba untuk maju!
Namun, pihak yang lemah dibantu atau diberdayakan melalui koperasi. Inilah mazhab sebenarnya. Jadi, bukan saling bertentangan. Malah kita harus bergerak sejajar.
Jadi, swasta, BUMN, koperasi, bisa menggerakkan ekonomi bangsa ke depan. Masing-masing dengan kekuatannya. Sebenarnya itu yang kita lihat dilaksanakan di Korea, dilaksanakan di Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok.
Koperasi di Indonesia pernah menjadi sorotan kekaguman bagi bangsa-bangsa lain. Mereka belajar dari kita, belajar tentang BIMAS, belajar tentang BULOG, belajar tentang swasembada dari kita.
Jika dipimpin dengan baik, saya percaya, saya optimis koperasi di Indonesia bisa menjadi alat pemerataan yang benar-benar besar.
Benar, akan ada tantangan, dan akan ada kegagalan.
Sebagai contoh, saya ingin membicarakan tentang produksi dan distribusi pupuk. Pupuk dibuat oleh pabrik pupuk milik negara, milik rakyat? Modal pembuatan pabrik pupuk itu uang rakyat. Uang kerjanya uang rakyat. Tetapi, begitu pupuk dihasilkan dan didistribusikan, distributornya perusahaan swasta. Pada masa Pak Harto, Orde Baru, tidak begitu. Distribusi pupuk dilakukan oleh koperasi, koperasi unit desa (KUD).
Karena koperasi dianggap tidak sesuai dengan prinsip pasar bebas oleh beberapa orang, diganti menjadi swasta. Dengan swasta, PT-PT diberikan, akhirnya, ya kita tahu di Indonesia, kan? Nepotisme.
Yang ditunjuk sebagai distributor rata-rata adalah keluarga pejabat. Keluarga direktur perusahaan, atau keluarga direktur BUMN, atau keluarga gubernur, bupati, atau keluarga pemimpin partai yang berkuasa, atau yang berpengaruh.
Oleh karena itu, kita harus kembali ke prinsip-prinsip yang benar. Ini barang rakyat, pabrik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, modal kerja dari APBN, uang rakyat, distribusinya juga harus dilakukan oleh rakyat. Melalui koperasi, dan melalui pemerintah jika perlu.
Selain menjadi alat pemerataan, koperasi juga bisa menjadi motor swasembada kita. Tetapi untuk itu, harus ada pengerahan tenaga, pikiran, usaha yang sungguh-sungguh. Kita tidak boleh menganggap ini sebagai pekerjaan biasa. Ini bukan pekerjaan biasa. Kita harus memandang ini sebagai usaha nasional.

Source link