Pemerintah Provinsi Bali akan mengambil tindakan untuk menertibkan bangunan yang mengganggu atau melanggar Daerah Aliran Sungai (DAS). Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan agar banjir besar tidak terulang di wilayah tersebut. Salah satu cara lain yang akan dilakukan adalah menggunakan metode modifikasi cuaca atau OMC. Pemerintah Provinsi Bali akan mengawasi secara ketat agar tidak terjadi pengalihan fungsi lahan secara sembarangan, terutama lahan sawah yang dilindungi dan tidak boleh dikonversi.
Selain itu, terkait dengan DAS di Bali, terutama sungai seperti Tukad Ayung, akan dilakukan penertiban bangunan dan penanaman pohon-pohon untuk memungkinkan lahan tersebut menyerap air dengan baik saat hujan. Pemerintah Provinsi Bali juga akan mengalokasikan anggaran untuk penghijauan dan penertiban ini. Kawasan DAS di Bali akan ditanami dengan pepohonan, termasuk pohon bambu, untuk meningkatkan daya serap air pada Pulau Bali.
Untuk menyikapi pelanggaran bangunan di sempadan DAS di Bali, pihak pemerintah sedang berkoordinasi dengan DPRD Bali untuk melaksanakan penertiban. Selain itu, dalam menghadapi hujan deras, pemerintah Provinsi Bali berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan modifikasi cuaca. Upaya pencegahan banjir jangka panjang juga telah dilakukan dengan pendataan oleh BMKG untuk mengantisipasi curah hujan.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq mengunjungi Bali dan menyatakan bahwa landscape atau lahan DAS di wilayah tersebut telah mengalami perubahan drastis sejak beberapa tahun terakhir. Dari jumlah total luas DAS di Bali, hanya sekitar 3 persen yang ditutupi oleh vegetasi hutan. Hal ini menjadi perhatian serius karena DAS di Bali, khususnya DAS Ayung, memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem di daerah sekitarnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dampak banjir besar di Bali dapat diatasi dan lingkungan sekitar Sungai Ayung dapat dipulihkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
