Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengungkapkan bahwa pembangunan lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana kasus korupsi yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto, sedang dalam pembahasan dengan beberapa kementerian terkait. Agus menegaskan perlunya pembahasan lintas kementerian untuk merancang pembangunan ini, melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Kesehatan.
Menurut Agus, Kementerian Perhubungan akan membangun dermaga, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas fasilitas pendukung dan perumahan pegawai, serta Kementerian Kesehatan akan membangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Agus menegaskan bahwa fokus dari kementeriannya adalah membangun fasilitas inti lembaga pemasyarakatan, dengan proses perencanaan yang sedang berlangsung.
Pembangunan lembaga pemasyarakatan khusus untuk koruptor diharapkan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, tetapi Agus menyebutkan kemungkinan pengajuan anggaran untuk studi kelayakan tahun ini. Pada tahun 2026, diharapkan alokasi anggaran dapat dilakukan untuk memulai pembangunan secara bertahap, dengan anggaran sebesar Rp4 triliun. Prabowo sebelumnya menyampaikan rencana untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil dengan keamanan yang sangat ketat, dan menunjuk tiga lokasi potensial di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan.
