Government Plans to Normalize Land Prices to Cut Housing Costs

Pemerintah Indonesia, melalui Wakil Menteri Pemukiman dan Wilayah Permukiman (PKP RI) Fahri Hamzah, sedang mempersiapkan kebijakan untuk menstabilkan harga tanah guna membuat hunian lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Fahri, biaya hunian yang tinggi bukan disebabkan oleh konstruksi atau teknologi, tetapi karena harga tanah yang irasional. Oleh karena itu, harga tanah harus distabilkan oleh pemerintah. Dia menekankan bahwa pengendalian harga tanah sangat penting untuk mencapai keterjangkauan. Fahri juga mengusulkan ide penyewaan tanah pemerintah jangka panjang dengan biaya nol. Dia menjelaskan bahwa jika harga tanah efektifnya nol, yang tersisa hanyalah biaya konstruksi. Salah satu contoh adalah proyek perumahan percobaan oleh Grup Semen Indonesia yang hanya memakan biaya Rp 50 juta (sekitar USD 3,100). Paulus Totok Lusida, Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) 2019–2023, menambahkan bahwa pencapaian Program 3 Juta Rumah Pemerintah memerlukan kerjasama erat antara pemerintah sebagai regulator, pengembang, bank, dan masyarakat. Menurut Totok, keselarasan regulasi memainkan peran krusial. Dedek Prayudi, Staf Ahli Senior Kantor Komunikasi Presiden (KPC), menekankan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu prioritas paling vital pemerintahan. Dia menyoroti bahwa administrasi Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberikan kemakmuran kepada semua lapisan masyarakat. Setiap rupiah uang publik diarahkan ke dasar piramida sosial- hal ini terwujud melalui program-program andalan, kebijakan strategis, dan inisiatif dampak cepat seperti makanan bergizi gratis, Program 3 Juta Rumah, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya. Dedek menegaskan bahwa setiap rupiah uang publik dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk manfaat nyata.

Source link