Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menyoroti penggunaan skema 50 siswa dalam satu kelas untuk jenjang SMA/SMK di wilayah Jawa Barat. Menurut Atalia, kebijakan ini tidak mempertimbangkan kondisi guru dan siswa, yang dapat menyulitkan proses pembelajaran. Atalia juga menyebut bahwa banyak guru di daerah pemilihannya di Jawa Barat mengeluhkan kebijakan yang diterapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada tahun ajaran baru.
Atalia menyoroti kondisi sekelas 50 siswa yang membuat siswa duduk berhimpitan dan sulit fokus pada pembelajaran. Dia membandingkan kondisi tersebut dengan sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial yang hanya memiliki 25 siswa per kelas. Atalia juga menegaskan perlunya mengevaluasi kebijakan tersebut untuk memastikan kualitas pembelajaran.
Dalam konteks ini, kebijakan kuota satu rombongan belajar 50 siswa di sekolah negeri diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pencegahan Anak Putus Sekolah. Hal ini memicu polemik antara pemerintah provinsi dan kalangan sekolah swasta. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa kebijakan penambahan rombongan belajar tidak merata, namun difokuskan pada wilayah padat penduduk dan dekat dengan keluarga tidak mampu.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Jabar telah menyiapkan pembangunan ruang kelas baru dan sekolah baru untuk SMA dan SMK dengan total anggaran mencapai Rp300 miliar. Purwanto juga menyebut bahwa peluang untuk sekolah swasta masih terbuka lebar. Dengan demikian, perlu terus dilakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan untuk mengoptimalkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
