Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjalankan klarifikasi terhadap beberapa individu terkait penyelidikan dugaan korupsi seputar kuota haji. Identitas para individu tersebut tetap dirahasiakan oleh KPK dengan alasan kerahasiaan penyelidikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa klarifikasi telah dilakukan oleh penyelidik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menangani kasus ini.
Ketika ditanya mengenai jadwal kejadian pidana yang sedang diselidiki, Budi meminta publik untuk bersabar karena tidak semua proses penyelidikan dapat dibagikan secara luas. KPK telah melakukan kajian untuk mengidentifikasi masalah terkait haji dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait. BPKH, BPH, dan Kementerian Agama termasuk dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh KPK pada Januari 2025.
Menteri Agama saat ini, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa tidak memiliki ambisi untuk menambah kuota haji karena dapat menimbulkan penyimpangan. Selain itu, terdapat lima laporan pengaduan terkait kuota haji yang diterima oleh KPK pada tahun 2024. Gugus tugas tersebut menerima laporan dari berbagai kelompok yang mendesak KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat terkait.
