Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menarik perhatian publik dengan beberapa kebijakannya yang mendapatkan respons pro dan kontra. Dikenal dengan keputusan-keputusan yang tidak biasa dan terkadang tegas, Dedi Mulyadi telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menarik perhatian di Jawa Barat. Salah satunya adalah penerapan jam malam bagi pelajar di wilayah tersebut, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Gubernur nomor 51/PA.03/Disdik untuk mewujudkan Generasi Panca Waluya Jabar Istimewa.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga melarang study tour bagi murid di Jawa Barat, yang menyebabkan pencopotan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok. Larangan tersebut terkait dengan keputusan gubernur tersebut yang melarang siswa berpergian ke luar provinsi. Demul juga mengeluarkan larangan terkait acara wisuda dan perpisahan sekolah yang melibatkan pungutan biaya dari siswa, dengan alasan agar tidak membebani orang tua dan sejalan dengan prinsip pendidikan terjangkau.
Dedi Mulyadi juga mengimplementasikan kebijakan pengiriman siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer untuk menerima pelatihan kedisiplinan. Meskipun kebijakan ini mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk pegiat HAM, Demul juga memiliki rencana untuk program serupa bagi orang dewasa yang dianggap kurang disiplin. Selain itu, ia juga menyarankan program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat utama dalam pemberian bantuan sosial, dengan menekankan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam pengendalian kelahiran.
Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dedi Mulyadi di Jawa Barat memang menarik perhatian publik dan menimbulkan pro dan kontra. Tidak hanya sekadar aspek kontroversialnya, kebijakan-kebijakan tersebut juga mencerminkan pandangan dan tujuan dari Gubernur tersebut dalam mewujudkan perubahan dan perbaikan di wilayahnya. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut juga menjadi perhatian bagi masyarakat dalam rangka mendukung agenda-agenda perubahan yang diusung oleh Dedi Mulyadi.
