Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membahas rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) di Jakarta yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Meskipun ia menyatakan bahwa jalan berbayar akan diterapkan di Jakarta, namun bukan dalam waktu yang dekat. Saat berbicara dalam acara Leaders Forum mengenai Investasi Untuk Transformasi Jakarta menjadi Kota Global Terbaik ke-50 pada tahun 2030, Pramono menyatakan keinginannya untuk memasang ERP di masa depan. Ia menegaskan bahwa saat ini fokus mereka adalah memperluas jaringan Transjabodetabek untuk mendorong penggunaan transportasi umum di Jakarta.
Pramono juga menyoroti kebijakan transportasi umum gratis bagi 15 golongan warga, seperti penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pendidik, penerima Raskin Jabodetabek, PNS, pensiunan, hingga TNI/Polri. Selain itu, Pramono menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang tetap ingin menggunakan kendaraan pribadi ke Jakarta, akan diberlakukan tarif parkir yang lebih tinggi dan penerapan jalan berbayar. Penghasilan dari jalan berbayar elektronik tersebut akan digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang menggunakan transportasi umum, termasuk 15 golongan warga dari luar Jakarta.
Pramono menjelaskan bahwa bagi warga yang tidak mampu, negara akan bertanggung jawab sepenuhnya, dan pendapatan dari ERP akan digunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan tersebut. Selain itu, Pramono menekankan pentingnya azas keadilan dan keterbukaan dalam penerapan kebijakan tersebut. Dengan rencana ini, diharapkan dapat meningkatkan penggunaan transportasi umum dan mengurangi kemacetan di Jakarta.
