Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Mohamad Toha menyerukan kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk turun tangan terkait desakan masyarakat terhadap Bupati Pati, Sudewo agar mundur dari jabatannya. Menurut Toha, peran pemerintah pusat sangat penting dalam memastikan penyelesaian masalah ini berjalan dengan cepat, adil, dan tanpa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Dia menekankan perlunya dialog antara semua pihak untuk meredakan ketegangan yang ada.
Toha juga memahami amarah yang dirasakan oleh masyarakat Pati, tetapi ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut harus disampaikan dengan tertib dan menjaga keamanan. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, mencatat bahwa banyak daerah, termasuk Pati, masih memiliki kemampuan fiskal yang lemah. Banong terus meminta Kementerian Dalam Negeri untuk membina pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Kabupaten Pati telah menyetujui pembentukan pansus untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai respons terhadap aksi demo masyarakat yang menuntut mundurnya bupati tersebut. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, juga akhirnya menyetujui pembentukan hak angket terkait usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Hal ini sebagai tindak lanjut terhadap kegaduhan yang terjadi di Pati. Kesepakatan ini diambil setelah aksi demo yang diakibatkan oleh kebijakan kontroversial, seperti kenaikan PBB yang akhirnya dibatalkan.
