Guntur Romli, seorang politikus PDIP, mengklaim bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tidak akan mengubah sikap PDIP terhadap pemerintah. Menurutnya, PDIP akan tetap menjadi partai penyeimbang di tengah dinamika politik Indonesia. Romli menegaskan bahwa PDIP tidak akan bergabung dalam koalisi maupun oposisi karena Indonesia memiliki sistem politik yang berbeda.
Menurut Guntur Romli, PDIP telah menetapkan posisinya sebagai partai penyeimbang sejak lama, dan keputusan tersebut telah dimuat dalam rekomendasi Rakernas V pada tahun 2024. Bahkan dengan amnesti yang diterima oleh Hasto dari Presiden Prabowo Subianto, sikap PDIP tetap tidak akan berubah.
Dia juga menekankan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bukanlah pemimpin transaksional. PDIP akan terus mendukung program pemerintah yang dianggap pro terhadap masyarakat, namun tidak akan ragu untuk mengkritik program yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam Kongres V PDIP di Bali, Megawati menegaskan bahwa partainya bukanlah oposisi pemerintah, melainkan sebagai partai penyeimbang. Menurutnya, yang penting bukanlah berada di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan setia pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh Soekarno. PDIP berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang untuk menjaga arah pembangunan nasional sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat.
