Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan kajian mendalam terkait usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya, hal ini perlu dipertimbangkan dengan seksama karena melibatkan berbagai aspek yang harus dipelajari secara mendalam. Usulan ini diajukan dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta koordinasi di tingkat daerah.
Bima juga menegaskan bahwa opsi pemilihan kepala daerah melalui lembaga legislatif perlu dimasukkan dalam pembahasan lintas kementerian, termasuk Kemendagri, Bappenas, Kemenko Polkam, dan DPR. Menurutnya, Undang-Undang Dasar mengatur bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis, baik melalui DPRD maupun secara langsung.
Wacana ini sebelumnya muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyebut sistem politik di Indonesia dinilai mahal dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara tetangga. Prabowo menyoroti bahwa pemilihan kepala daerah melalui lembaga legislatif lebih hemat karena tidak memerlukan biaya besar untuk pemilihan umum. Muhaimin Iskandar, salah satu menteri koordinator Kabinet Merah Putih, juga mendukung usulan ini dengan mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD atau ditunjuk oleh pemerintah pusat.
Melalui proses kajian mendalam, diharapkan hasil akhirnya akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan efisiensi, demokrasi, dan stabilitas pemerintahan di tingkat daerah. Semua pihak terlibat diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama demi kebaikan pemerintahan di Indonesia.
