Aktivis demokrasi yang juga Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, membuat somasi terhadap Diskominfo Jabar dan menuntut permintaan maaf, termasuk dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, atas dugaan tindakan doxing. Somasi ini dilakukan terkait unggahan video Diskominfo Jabar di Instagram yang menampilkan Dedi Mulyadi saat memberikan klarifikasi terkait dugaan pemotongan anggaran untuk membayar buzzer, sementara di dalam video tersebut ada foto Neni Nur Hayati. Ia mengungkapkan bahwa akibat unggahan Diskominfo Jabar tersebut, dirinya menerima banyak komentar negatif dan ancaman di media sosial. Ancaman yang diterima Neni bahkan sampai pada ancaman penyiksaan.
Neni menjelaskan bahwa kritik yang ia sampaikan tidaklah mengarah pada personalitas Dedi Mulyadi, melainkan pada kebijakan yang dikeluarkan olehnya selaku gubernur. Ia merasa kecewa karena foto pribadinya difitnah dalam unggahan Diskominfo Jabar tanpa izin. Menurut Neni, hal ini merupakan tindakan represif terhadap warga negara yang kritis. Sementara itu, Amnesty International Indonesia menyatakan bahwa serangan digital terhadap Neni adalah tindakan yang melanggar kebebasan sipil dan menyatakan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi.
Amnesty International Indonesia juga mencatat bahwa telah terjadi 16 kasus serangan digital terhadap 17 pembela HAM di Indonesia sejak Januari hingga Juli 2025. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Diskominfo Jabar terkait somasi yang diajukan oleh Neni Nurhayati. Semua tindakan tersebut menunjukkan sebuah seriusnya masalah kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.
