Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons positif wacana Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua. Menurut Jokowi, rencana tersebut menunjukkan komitmen pemerintah terhadap percepatan pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan di Papua. Bumi Cenderawasih dianggap memiliki posisi strategis sebagai masa depan Indonesia, sehingga perhatian pemerintah terhadap wilayah timur Indonesia tersebut perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Jokowi menilai penyelesaian persoalan Papua memerlukan keseriusan dan pendekatan langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penugasan khusus kepada Wapres untuk menangani isu Papua bukan hal baru, seperti yang pernah dilakukan pada masa Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin. Wacana Gibran berkantor di Papua sempat mencuat, tetapi Yusril Ihza Mahendra meralatnya dengan menyatakan bahwa Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dibentuk oleh Presiden yang berkedudukan di Papua, bukan Gibran.
Yusril menegaskan bahwa seperti Presiden, Wapres memiliki tugas konstitusional yang mengatur tempat kedudukan wakil presiden di Ibu Kota Negara, sehingga tidak mungkin Wapres berkantor di Papua. Meskipun demikian, wacana ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap Papua dalam rangka percepatan pembangunan dan penyelesaian masalah di wilayah tersebut.
