Standardisasi kemasan rokok menjadi topik yang sering diperdebatkan, terutama terkait peningkatan peredaran rokok ilegal. Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) menyatakan bahwa desain kemasan bukanlah pemicu utama rokok ilegal. Sebaliknya, kebijakan ini dirancang oleh Kementerian Kesehatan untuk mengendalikan konsumsi rokok, terutama di kalangan anak dan remaja. Dengan membuat kemasan rokok menjadi polos dan seragam dengan peringatan kesehatan yang jelas, diharapkan dapat menurunkan daya tarik produk tembakau terhadap generasi muda.
Berdasarkan studi yang dilakukan di negara-negara seperti Inggris dan Australia, kebijakan standardisasi kemasan rokok telah terbukti efektif dalam mengurangi jumlah orang yang tertarik pada rokok ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sangat mempengaruhi efektivitasnya, bukan hanya dari segi desain kemasan. Orang muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh industri rokok, oleh karena itu informasi yang jelas dan berbasis fakta sangat penting untuk disebarkan.
Meskipun ada yang berpendapat bahwa standardisasi kemasan rokok tidak akan mengurangi peredaran rokok ilegal, IYCTC menegaskan bahwa peningkatan ini disebabkan oleh masalah struktural yang kompleks dalam industri tembakau. Kendala seperti lemahnya pengawasan hukum, distribusi ilegal di kota-kota tertentu, dan produksi rokok ilegal yang tidak dikenali semakin memperparah situasi. Oleh karena itu, perlunya tindakan tegas dalam mengatasi peredaran rokok ilegal dengan penguatan pengawasan dan penindakan terhadap produsen ilegal.
Lebih lanjut, IYCTC menyoroti pentingnya fokus pada kesehatan masyarakat dan sistem jaminan sosial negara dalam menghadapi dampak ekonomi dari industri rokok. Data menunjukkan bahwa biaya pengobatan penyakit akibat rokok terus meningkat setiap tahun dan menjadi beban besar bagi sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, kebijakan standardisasi kemasan rokok perlu terus didukung dan dijalankan dengan serius agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya dalam aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga dalam sistem jaminan sosial negara.
