Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, untuk menjalankan proses penulisan ulang sejarah Indonesia secara transparan dan menargetkan penyelesaian pada Agustus 2025. Puan mengklaim DPR akan meminta keterangan dari Kemenbud tentang tahapan, proses, dan hal lain yang terkait dengan proyek penulisan ulang sejarah RI. Komisi X juga akan meminta klarifikasi dari pemerintah mengenai proyek ini. Puan menekankan bahwa penulisan ulang sejarah tidak boleh digunakan untuk mengaburkan fakta sejarah Indonesia, baik yang menyakitkan maupun tidak. Pemerintah harus memperhitungkan semua fakta sejarah tanpa melakukan pemalsuan atau penyimpangan. Sebelumnya, Komisi X mengakui belum berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan terkait proyek ini. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, memimpin proyek penulisan ulang sejarah RI dengan target penyelesaian pada Agustus 2025, melibatkan 100 sejarawan dan peneliti, dipimpin oleh Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi.
Puan Minta Fadli Zon Buka Penulisan Sejarah: Hindari Pengaburan

Read Also
Recommendation for You

Dalam perkembangan terkini terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat…

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong agar DPR dan pemerintah segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang…

Badan Kehormatan DPRD Gorontalo akan melakukan penyelidikan terkait perjalanan dinas Wahyudin Moridu ke Makassar, Sulawesi…

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo segera memanggil teman wanita dari…