Nurul Ghufron, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024, mendaftarkan diri sebagai Calon Hakim Agung (CHA) Kamar Pidana setelah lolos seleksi administrasi. Pengumuman tersebut mencantumkan bahwa sebanyak 69 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk Kamar Pidana, termasuk hakim tinggi, ketua, wakil ketua pengadilan tinggi, dan dosen. Nurul Ghufron sebelumnya mendapat sanksi etik berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji karena disalahgunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi.
Proses seleksi CHA juga melibatkan Kamar lain seperti Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara, dan Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak. Selain itu, terdapat 18 calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung (MA) yang lolos seleksi administrasi. Komisi Yudisial (KY) menerima 183 pendaftar CHA dan 24 pendaftar calon hakim ad hoc HAM di MA namun hanya 161 calon hakim agung dan 18 calon hakim ad hoc HAM di MA yang memenuhi syarat administrasi.
Para CHA yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti rapat teknis dan seleksi kualitas pada tanggal 28-30 April 2025 di Jakarta Barat. Materi seleksi kualitas meliputi karya tulis di tempat, studi kasus hukum, studi kasus kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta tes objektif. Adapun calon hakim agung yang tidak mengikuti seleksi kualitas akan dinyatakan gugur. KY juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan mengenai para peserta seleksi CHA dan calon hakim ad hoc HAM di MA.
