Ancaman Kepemimpinan di 34 Desa Banjarnegara: Penemuan Terbaru SEO

Polemik kepemimpinan desa di Banjarnegara mencuat setelah pemkab membatalkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan 34 kepala desa. Keputusan ini diambil sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pelantikan kades hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) gelombang 2 sebelum UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa disahkan. PJ Bupati Banjarnegara, Muhamad Masrofi memastikan bahwa pelantikan 51 kades hasil Pilkades pada 3 Februari 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan putusan MK Nomor 92/PUU-XXII/2024. Keputusan ini menuai reaksi keras dari kades terdampak, di mana kepastian mengenai kompensasi untuk mereka yang kehilangan masa jabatan lebih awal masih belum diumumkan secara resmi. Situasi ini menciptakan kekhawatiran akan potensi ketidakstabilan pemerintahan desa di Banjarnegara, sehingga diharapkan pemerintah segera mencari solusi untuk menghindari kekosongan atau tumpang-tindih kepemimpinan di desa-desa yang terdampak keputusan ini.