Jakarta – Jeffrey Sachs, seorang ekonom dan advokat SDGs di bawah Sekretaris Jenderal PBB, menganggap bahwa program makan bergizi gratis merupakan investasi yang efektif bagi negara dalam meningkatkan gizi masyarakatnya.
Sachs menyampaikan pendapatnya saat menghadiri seminar publik dengan tema “Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Pembelajaran Seumur Hidup dan Pengembangan Keterampilan” yang diselenggarakan oleh Prakerja, United in Diversity Foundation (UID), dan The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, Sachs menyebut bahwa program tersebut sebagai ide yang sangat baik dan efektif dalam meningkatkan gizi masyarakat, terutama jika diterapkan sejak dini dan bekerja sama dengan program makanan di sekolah.
Meskipun mengakui bahwa program makan bergizi gratis tidak murah, Sachs meyakini bahwa hal itu akan menjadi investasi yang berdampak signifikan jika dilakukan dengan baik. Program ini juga memberikan banyak manfaat, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menurut Sachs, program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mendapatkan asupan makanan bergizi secara teratur, sehingga mereka dapat terhindar dari stunting dan kekurangan gizi yang dapat berdampak pada perkembangan fisik maupun mental. Selain itu, program ini juga mendukung proses pembelajaran dan mencetak tenaga kerja berkualitas di masa depan.
Implementasi program makan bergizi gratis juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu mengatasi kelaparan dan malnutrisi. SDGs merupakan kerangka kerja yang tepat untuk mengintegrasikan berbagai program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, dan memunculkan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang.
Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, telah menjadwalkan program makan bergizi gratis untuk siswa di sekolah. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI sepakat untuk menyediakan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mendukung program ini.
