Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan menyiapkan sistem cadangan atau pencadangan data paling cepat dibandingkan Kementerian/Lembaga (K/L) lain.
Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Imigrasi Silmy Karim dalam konferensi pers “Upaya Pemulihan Pelayanan Keimigrasian, Dampak Server PDN Kominfo Down” di kawasan Pakubuwono, Jakarta, pada hari Jumat (28/6). Dia mengklaim bahwa sistem tersebut dapat melakukan pencadangan data dalam waktu paling lama satu jam jika terjadi serangan siber di masa depan.
Ketika Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengalami serangan Ransomware pada hari Kamis (20/6), Imigrasi hanya memerlukan waktu dua hari untuk menyelamatkan data melalui cadangan di Pusdakim.
Imigrasi juga mengambil pelajaran dari serangan PDN yang terjadi sebelumnya. Mereka tidak bergantung pada PDN dalam proses pemulihan dari gangguan tersebut.
Dirjen Imigrasi menegaskan pentingnya kepercayaan publik dalam pelayanan yang diberikan. Karena itu, mereka selalu siap dengan cadangan data mereka sendiri dan tidak mengandalkan pada pihak lain.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, juga telah menyatakan bahwa kementerian, lembaga, dan daerah wajib memiliki cadangan data. Kementerian Kominfo telah menyediakan fasilitas cadangan data di PDNS 1 di Serpong dan PDNS 2 di Surabaya.
Meskipun fasilitas cadangan data sudah tersedia, hanya sekitar 28,5% dari total kapasitas di PDNS Surabaya yang tercadangkan. Kementerian Kominfo terus mendorong pengguna untuk melakukan pencadangan data mereka.
Dengan adanya Keputusan Menteri yang baru, kementerian, lembaga, dan daerah wajib mencadangkan data mereka ke PDN. Ini tidak lagi menjadi pilihan, melainkan suatu keharusan.
