Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, bertekad untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo dan beliau memberikan jaminan. APBN 2024 tetap menjaga defisit di bawah 3% dan ini adalah komitmen yang sama yang sudah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen terhadap defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menjaga defisit APBN berkisar antara 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam kisaran tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pembeberan mengenai menjaga defisit APBN juga membantah kabar yang beredar bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen terhadap PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 dalam proses ini, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang terus kami lakukan dengan tim Presiden terpilih menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kami susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dilaksanakan oleh pemerintahan baru presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran pada kesempatan yang sama juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen terhadap PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang sudah direncanakan pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nantinya,” pungkasnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai target-target yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan disepakati oleh DPR RI dalam RAPBN 2025 nantinya.
“Intinya, kami berkomitmen terhadap target-target yang akan direncanakan pemerintah saat ini dan sudah disepakati oleh DPR nantinya,” kata Thomas.
