FISIP UI Menggelar Seminar untuk Merespon Penggunaan Spyware
DEPOK—Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) mengadakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil”.
Seminar yang dilaksanakan di Auditorium Ilmu Komunikasi FISIP UI ini melibatkan sejumlah pembicara terkemuka yang ahli di bidangnya masing-masing. Harapannya, seminar ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai topik yang sedang dibahas. Seminar ini dipandu oleh Broto Wardoyo, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, dan berlangsung dengan lancar dan penuh wawasan.
Menurut Broto, penyelenggaraan seminar ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan Amnesty International mengenai penggunaan spyware. Laporan tersebut menyoroti penggunaan dan pembelian perangkat penyadap oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan seminar ini diharapkan dapat membantu para peserta memahami isu spyware dari berbagai sudut pandang dan bidang yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang seimbang.
Broto mengungkapkan bahwa isu ini menjadi sangat penting untuk dibahas dan diatur secara jelas. Ketika negara mulai menerapkan sistem keamanan yang ketat, termasuk dalam mengawasi, memantau, dan membatasi aktivitas masyarakat di dunia digital, seringkali hak-hak sipil terancam.
“Saat ini, contoh ketidakseimbangan antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil yang paling sering terjadi adalah terkait kebebasan berekspresi di dunia digital,” ujar Broto.
Dalam banyak kasus, UU ITE sering disalahgunakan untuk menekan masyarakat sipil yang mengkritik hal-hal yang dianggap salah atau melanggar norma. Oleh karena itu, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan regulasi yang lebih kuat dan jelas dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak-hak sipil.
Seminar ini dihadiri oleh sejumlah narasumber terkemuka, seperti Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI Brigjen Pol I Made Astawa, Wakil Kepala Densus 88 AT Polri Herik Kurniawan, serta sejumlah tokoh profesional lainnya yang menjelaskan pentingnya isu keamanan nasional dan kebebasan sipil dari berbagai perspektif.
Brigjen Pol I Made Astawa mengungkapkan bahwa kegiatan penyadapan dilakukan dengan proses perizinan yang ketat, sesuai dengan kode etik dan hukum yang berlaku. Namun, A J Simon Runturambi menyoroti bahwa regulasi terkait keamanan siber di Indonesia bisa membawa potensi penyalahgunaan yang mengancam kebebasan sipil. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan dalam operasi intelijen.
Sumber: https://rejabar.republika.co.id/berita/seeaqq512/merespon-penggunaan-spyware-fisip-ui-gelar-seminar
