Aksi Kamisan tidak lagi mengirim surat kepada presiden sejak 24 Oktober 2024, beberapa hari setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai gantinya, para peserta aksi membagikan selebaran kepada wartawan dan peserta aksi. Keputusan itu menjadi salah satu bentuk penolakan terhadap kepemimpinan Prabowo sekaligus cerminan merosotnya harapan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.
Aktivis Maria Katarina Sumarsih mengatakan, pemerintah sejak awal era reformasi tidak pernah serius menuntaskan berbagai kasus tersebut. Ia menyampaikan pandangan itu dalam kuliah umum tentang Aksi Kamisan bertajuk “Kuliah Kenangan Sutan Takdir Alisjahbana” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026. Acara yang digelar Akademi Jakarta dengan dukungan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu juga menjadi bagian dari upaya mengenang pemikiran Sutan Takdir Alisjahbana dan memperjuangkannya sebagai pahlawan nasional.
Kritik terhadap para presiden
Sumarsih, ibu dari Bernadinus Realino Norma Irmawan alias Wawan, mahasiswa Atma Jaya Jakarta yang tewas dalam Tragedi Semanggi I pada 13 November 1998, menyebut hanya Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang menunjukkan komitmen dalam mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM. Menurut dia, Gus Dur bahkan memerintahkan jaksa agung menindaklanjuti berkas penyelidikan Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Namun, upaya itu terhenti setelah Gus Dur dilengserkan dari jabatan presiden.
Ia juga menilai mantan Presiden B. J. Habibie tidak memenuhi janji untuk mengusut penembakan mahasiswa dalam peristiwa Semanggi pada 1998. Sementara itu, pemerintahan Megawati Soekarnoputri disebut tidak melakukan langkah berarti dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM. “Megawati tak berbuat apa-apa. Bahkan pada pemilu 2009 ia berpasangan dengan Prabowo Subianto menjadi pasangan capres dan cawapres,” ujar perempuan berusia 74 tahun itu kepada Tempo.
Sumarsih turut menyoroti Prabowo yang dapat mendirikan Partai Gerindra meski pernah dipecat dari militer karena keterlibatannya dalam penculikan aktivis pada 1997-1998. Ia juga menyesalkan Wiranto tidak diperiksa atas dugaan pelanggaran HAM dan tetap dapat melanjutkan karier politik melalui Partai Hanura.
Kritik serupa disampaikan terhadap masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung pada 2004-2014. Menurut Sumarsih, SBY berulang kali berjanji menyelesaikan kasus-kasus tersebut, tetapi janji itu tidak terbukti. Ia kemudian menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga berkali-kali menjanjikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk memasukkan isu tersebut dalam janji kampanye. “Jokowi adalah seorang presiden yang tutur katanya tidak bisa dipercaya,” katanya.
Menjaga ingatan dan perlawanan
Meski tidak lagi berharap banyak kepada Prabowo, Sumarsih menilai perjuangan masyarakat tetap dapat dipelihara melalui aksi solidaritas. “Bagi saya, Aksi Kamisan adalah cara kami bertahan berjuang untuk membongkar kebenaran, mencari keadilan, melawan imunitas, menolak lupa, dan merawat reformasi,” tuturnya.
Aksi Kamisan telah berlangsung sejak 18 Januari 2007 dan memasuki usia 19 tahun pada 18 Januari 2026. Peringatan 19 tahun aksi itu digelar di depan Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Gerakan tersebut muncul dari keluarga korban Tragedi 1965, Trisakti, Semanggi I dan II, Tragedi 13-15 Mei 1998, Talangsari, Tanjung Priok, serta pembunuhan aktivis Munir.
Maria Katarina Sumarsih, Suciwati, dan Bedjo Untung yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menjadi pencetus gerakan tersebut. Mereka menyepakati Kamis sebagai hari aksi, Istana Presiden sebagai lokasi yang melambangkan pusat kekuasaan, serta pakaian dan payung hitam sebagai identitas gerakan.
Dalam perkembangannya, Aksi Kamisan juga menyuarakan keadilan bagi korban konflik penggusuran lahan dan tindakan kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil. Pesertanya bertambah seiring munculnya korban-korban pelanggaran HAM berat dan persoalan HAM lainnya.
