Penanganan korban yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapat perhatian dari akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo. Ia menilai langkah pemerintah yang memperluas penanganan hingga ke Jakarta menunjukkan keseriusan dalam memastikan korban memperoleh layanan medis yang memadai.
Rujukan ke Jakarta Dinilai Tepat
Wahyu menyoroti kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Karo untuk melihat langsung perkembangan kondisi kesehatan para korban. Selain kunjungan tersebut, sejumlah korban juga telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, untuk menjalani penanganan lebih lanjut.
Menurut Wahyu, pemerintah tidak seharusnya berhenti pada pertolongan awal apabila korban masih mengalami keluhan yang berlarut-larut atau memerlukan pemeriksaan yang belum dapat dilakukan secara menyeluruh di daerah.
“Saya menilai langkah Wapres memfasilitasi rujukan ke Jakarta sebagai respons yang tepat dan menunjukkan adanya eskalasi penanganan ketika kondisi korban dinilai membutuhkan layanan yang lebih lengkap dan bentuk tanggung jawab pemerintah yang serius,” kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (15/9).
Ia menyebut rujukan ke fasilitas kesehatan dengan kapasitas lebih tinggi sebagai langkah rasional bagi pasien yang masih mengalami gejala berkepanjangan atau belum memperoleh diagnosis yang jelas. Menurut dia, akses terhadap pemeriksaan lanjutan tidak boleh ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga maupun keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah asal korban.
“Negara harus memastikan korban memperoleh pemeriksaan, terapi, observasi, dan tindak lanjut sampai kondisi mereka benar-benar stabil dan kembali normal,” ujarnya.
Evaluasi Harus Menjangkau Seluruh Rantai MBG
Wahyu menambahkan, rujukan tersebut bukan hanya penting untuk mempercepat diagnosis yang lebih komprehensif. Langkah itu juga dapat memberikan kepastian dan rasa aman kepada keluarga korban selama proses penanganan berlangsung.
“Dalam konteks ini, fasilitasi rujukan dapat mempercepat diagnosis yang lebih komprehensif dan memberi rasa aman kepada keluarga korban,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar penanganan terhadap korban tidak berjalan sendiri tanpa evaluasi terhadap penyelenggaraan program MBG. Pemerintah, menurut Wahyu, perlu menelusuri seluruh tahapan penyediaan makanan untuk menemukan secara objektif titik kegagalan dan menentukan langkah perbaikan.
Penelusuran itu mencakup pemilihan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, kebersihan dapur, distribusi, hingga waktu makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa.
“Jadi, saya melihat langkah tersebut sebagai bentuk respons tanggung jawab pemerintah yang serius dan berpihak kepada korban,” tutur Wahyu.
Kondisi Dua Korban Masih Menjadi Perhatian
Sebanyak 353 pelajar di Kabupaten Karo dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG di sekolah pada 13 Agustus 2026. Gejala yang dialami para siswa muncul beberapa jam setelah makanan program tersebut dikonsumsi.
Dari ratusan pelajar yang terdampak, kondisi Febiona dan Agnesia masih memerlukan perhatian khusus. Febiona dilaporkan mengalami gangguan ingatan dan kejang-kejang. Sementara itu, Agnesia disebut mengalami masalah pada bagian ginjal.
