Wamendagri Menyikapi Sayembara Warga Tangkap Begal
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, angkat bicara terkait sayembara yang digelar Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Menurutnya, penting bagi kepala daerah untuk tetap berada dalam koridor hukum saat menemukan inovasi dalam menangani masalah tertentu.
Bima Arya menekankan pentingnya koordinasi antara Pemda dengan aparat penegak hukum. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memperkuat gelar patroli oleh aparat penegak hukum, yang memberikan kesan kehadiran pemerintah daerah di lapangan.
Imbauan Tegas dari Bima Arya
Bima Arya menyarankan agar tidak terburu-buru mengejar inovasi lain sebelum memahami koridor hukum yang ada. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penanganan kasus begal, copet, jambret, dan kejahatan jalanan lainnya.
Dalam sayembara yang digelar oleh Dedi Mulyadi, hadiah uang mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta akan diberikan kepada warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan dan menyerahkan mereka kepada pihak kepolisian. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pipit Rismano, menyambut positif langkah ini sebagai motivasi bagi masyarakat dalam menjaga situasi keamanan.
Kritik dari Amnesty International Indonesia
Namun, sayembara ini juga mendapat kritik dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Menurutnya, sayembara tersebut dapat membuka peluang bagi aksi main hakim sendiri di lapangan dan seharusnya menjadi tanggung jawab Gubernur dan Kapolda Jabar untuk tetap menjaga keamanan dengan melibatkan masyarakat.
Usman menyarankan agar Gubernur dan Kapolda Jabar fokus pada peningkatan patroli, penggunaan CCTV terintegrasi, perbaikan penerangan di jalan-jalan rawan kejahatan, serta meningkatkan respons terhadap laporan masyarakat terkait aksi begal.
