Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan mantan Presiden dan Wakil Presiden, ketua umum partai politik parlemen, dan mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (3/3) untuk membahas konflik di Timur Tengah yang sedang memanas. Pasca pertemuan, Menteri Luar Negeri RI Sugiono berkomunikasi dengan Menlu Iran Abbas Aragchi untuk menyatakan sikap RI yang menghormati kedaulatan wilayah satu negara dan mengutarakan niat Prabowo sebagai mediator konflik tersebut.
Pertemuan tersebut juga terjadi di tengah desakan Indonesia untuk keluar dari Board Of Peace (BoP), meskipun Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan Indonesia tetap berada di BoP dalam situasi konflik yang memanas. Namun, Prabowo tidak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi keanggotaan RI di BoP dalam kondisi seperti ini.
Konsolidasi legitimasi Prabowo dalam mengundang tokoh-tokoh tersebut dikomentari oleh Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago sebagai langkah penting dalam menunjukkan bahwa keputusan yang diambil merupakan keputusan negara, bukan pribadi. Situasi geopolitik yang tidak menentu berdampak pada ekonomi, sehingga langkah Prabowo untuk menyatukan tokoh-tokoh penting punya arti bagi pasar dan publik.
Selain itu, Prabowo juga ingin membangun narasi bahwa Indonesia tidak hanya pasif, namun juga tidak gegabah dalam menghadapi perubahan global. Langkahnya untuk mengajak para tokoh lama dinilai sebagai upaya merangkul pusat-pusat pengaruh politik yang masih relevan. Analis politik juga menilai langkah tersebut sebagai koalisi dengan elite politik untuk memastikan kondisi bangsa dalam menghadapi situasi geopolitik yang tidak menentu. Selain itu, langkah Prabowo dianggap sebagai sikap terbuka dalam menerima saran dan masukan dari berbagai pihak terkait perkembangan situasi global.
