Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dana transfer ke daerah seringkali dimanfaatkan secara tidak efisien dan bahkan korupsi. Dia menyoroti perlunya efisiensi dalam alokasi dana dari pemerintah pusat untuk mencegah praktik tersebut. Tito juga menegaskan bahwa praktik bancakan tidak hanya dilakukan oleh kepala daerah tetapi juga oleh DPRD, staf, kolega politik, dan pihak lain di banyak daerah.
Kasus-kasus tersebut masih cukup umum terjadi di banyak daerah di Indonesia, seperti yang baru-baru ini terjadi di beberapa daerah di Sumatera Utara, Jambi, Papua Barat, dan Jawa Timur. Tito menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya penting untuk transfer ke daerah, tetapi juga untuk dana alokasi khusus.
Praktik bancakan seringkali terjadi pada dana operasional, dimana anggaran yang seharusnya digunakan secara efisien malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena itu, langkah efisiensi yang diambil oleh pemerintah dapat membantu mengurangi praktik korupsi dan pemborosan dana.
Dana yang dihemat dari efisiensi tersebut akan dialokasikan untuk program-program strategis seperti pendidikan, makan bergizi gratis, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Tito menegaskan bahwa alokasi tersebut akan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah. Semua langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih transparan, efisien, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
