Bupati Pati, Sudewo, berharap Pansus pemakzulan di DPRD Pati, Jawa Tengah, tidak akan melebihi batasannya dan hanya fokus pada persoalan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan-Pedesaan (PBB P2). Hal ini merupakan respons dari protes yang dilakukan oleh warga Pati yang berujung pada demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Sudewo menyatakan harapannya agar pembahasan PBB-P2 tersebut tidak meluas ke persoalan lain yang tidak berkaitan. Ia menekankan agar kesempatan ini tidak dimanfaatkan untuk memanfaatkan posisi pemerintah secara tidak semestinya.
Sudewo juga menyampaikan bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna di dunia ini kecuali Nabi Muhammad, dan hal itu penting untuk diingat dalam konteks kepemimpinan. Pasca rapat Pansus yang membahas Ketua Dewas RSUD Pati, Sudewo menegaskan bahwa perbaikan akan dilakukan terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Ketua Dewas RSUD Pati Torang Manurung, termasuk dalam kasus nepotisme. Torang Manurung sendiri telah mundur dari posisi Ketua Dewas RSUD Pati setelah walkout dari rapat Pansus di DPRD Pati, dan Sudewo menghormati keputusan tersebut.
Di sisi lain, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menjelaskan bahwa ada 12 poin aspirasi masyarakat Pati yang saat ini sedang dibahas oleh pansus. Hal ini menanggapi pernyataan Sudewo agar Pansus tidak melebihi fokusnya pada masalah PBB-P2. Bandang menekankan bahwa pembahasan Pansus tidak hanya terbatas pada PBB-P2, melainkan juga meliputi berbagai poin aspirasi masyarakat yang disampaikan. Saat ini, pansus baru membahas setengah dari 12 poin aspirasi tersebut, dan tidak bermaksud untuk melebar ke masalah lain.
Pansus Hak Angket ini bertujuan untuk mendalami poin-poin aspirasi masyarakat yang disampaikan pada aksi demo 13 Agustus 2025 lalu, termasuk persoalan PBB P2 yang naik 250 persen dan kasus pemecatan karyawan RSUD RAA Soewondo Pati. Bandang juga membantah tudingan Sudewo yang menyebut bahwa Pansus menelanjangi pemerintah, dan menyerahkan penilaian kepada masyarakat. Kembali ke pentingnya fokus pada persoalan yang relevan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat menjadi kunci dalam proses pembahasan di DPRD Pati.
