Aliansi Akademisi Peduli Indonesia mengungkapkan keprihatinan atas krisis kepercayaan publik yang sedang terjadi di Indonesia dan menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan responsif di tengah gelombang protes yang menimbulkan korban jiwa. Menurut para akademisi, akar permasalahan tersebut bukan hanya terkait dengan kenaikan tunjangan DPR, tetapi juga karena ketidakadilan kebijakan dan kekurangan akuntabilitas negara secara keseluruhan.
Profesor Sulistyowati Irianto dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia mendorong Presiden untuk menerbitkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, serta RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga guna memulihkan kepercayaan publik. Dia menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan kebijakan anggaran secara menyeluruh, bukan hanya sekadar tindakan simbolis seperti mencabut tunjangan.
Sementara itu, mantan Deputi II Kantor Staf Presiden, Yanuar Nugroho, menilai bahwa langkah pemerintah mencabut tunjangan dan menonaktifkan anggota DPR hanyalah gestur simbolis untuk meredam amarah masyarakat. Dia menekankan perlunya perubahan pendekatan dari koersif menjadi akuntabel, serta desakan untuk mengambil tanggung jawab atas korban jiwa dalam demonstrasi.
Yanuar juga menekankan pentingnya penyelidikan independen atas kematian warga sipil akibat kekerasan aparat, serta pengakuan negara untuk melindungi warga sebagai langkah awal sebelum melakukan koreksi kebijakan yang menjadi akar masalah. Selain itu, ia menyoroti perlunya Presiden untuk memberikan permintaan maaf dan mengakui tanggung jawab negara dalam melindungi warganya.
