Aliansi Masyarakat Pati Bersatu telah mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah. Posko ini didirikan oleh warga Pati untuk mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang saat ini sedang berlangsung di DPRD setelah aksi besar warga Pati pada 13 Agustus lalu. Posko ini berdiri di depan Kantor DPRD Pati dan didirikan sejak Senin (18/8) petang. Rencananya, posko ini akan dipertahankan sampai tuntutan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dipenuhi oleh DPRD Pati.
Posko ini memiliki tiga tujuan utama dalam pendiriannya. Pertama, untuk mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Kedua, untuk menerima pengaduan korban kebijakan Bupati Pati. Ketiga, untuk menampung pengaduan korban kekerasan aparat dalam aksi demo 13 Agustus 2025. Koordinator posko, Hanif, menyampaikan bahwa posko ini tidak menerima donasi seperti sebelumnya dan saat ini hanya bertujuan untuk mengawal pemakzulan Bupati Sudewo serta menampung aspirasi warga.
Hanif juga berharap agar DPRD Pati segera memutuskan hak angket dan meminta agar Bupati Pati Sudewo dilengserkan. Terkait absennya Bupati Pati Sudewo sejak demo besar warga Pati, Kemampuan Taj Yasin Maioen. Pada momen upacara kemerdekaan RI, hanya terlihat Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra dan jajaran ASN di Pemkab Pati. Taj Yasin mengaku jadi inspektur upacara menggantikan Sudewo yang sedang sakit.
Demo besar-besaran warga Pati pada Rabu (13/8) dipicu oleh keputusan Bupati Pati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Meskipun kenaikan tersebut dibatalkan, aksi besar warga Pati tetap digelar karena mereka kecewa dengan kebijakan Sudewo. Pansus pemakzulan Bupati Pati menyoroti 12 kebijakan Sudewo yang menuai kontroversi dari 22 tuntutan pedemo. Pansus tersebut juga memperiksa dugaan pengisian jabatan Direktur RSUD Soewondo Pati yang tidak sah.
