Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjelaskan bahwa partainya berfungsi sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti yang telah diputuskan dalam Kongres VI di Bali pada 1-2 Agustus lalu. PDIP akan mendukung semua program pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan rakyat, namun dengan tetap memberikan kritik konstruktif jika diperlukan.
Puan menyatakan bahwa posisi PDIP bukan sebagai oposisi ataupun koalisi dalam sistem presidensial di Indonesia. Partai ini tetap akan mengawal semua program pemerintah untuk memastikan bahwa tujuan kesejahteraan masyarakat tercapai. PDIP tidak akan memasukkan kader ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga menegaskan bahwa partainya tidak akan berada sebagai oposisi pemerintahan. PDIP mengambil posisi sebagai partai penyeimbang yang berpijak pada kebenaran, moralitas politik yang diasuh oleh Presiden pertama RI, Sukarno. Partai ini bertujuan untuk menjaga arah pembangunan nasional sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat.
Dengan demikian, PDIP akan terus berperan sebagai penyeimbang pemerintahan dan akan tetap konsisten dalam prinsip, kebenaran, dan kesetiaan pada rakyat, tanpa menjadi bagian dari koalisi kekuasaan atau berada dalam posisi oposisi.
