Seorang anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, A. Yamin, mengkritik fenomena ‘Gubernur Konten’ yang sedang menjadi sorotan publik. Yamin menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan sosial dalam pembuatan konten, menyatakan bahwa konten yang membangun, edukatif, dan memberikan solusi layak untuk didukung. Ia juga mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi agar bijak dalam menggunakan media sosial sebagai pemimpin daerah, bukan hanya mencari ketenaran. Kontroversi muncul ketika Dedi terlibat dalam kasus perusakan rumah singgah di Sukabumi, yang berujung pada viralnya konten di media sosial.
Yamin menilai bahwa kehadiran pejabat dalam suatu masalah seharusnya membawa penyelesaian, bukan memperpanjang atau menambah masalah. Menjaga harmoni di tengah masyarakat multikultur seperti di Jawa Barat menjadi hal yang penting dalam menjaga kerukunan dan nasionalisme religius. Dedi Mulyadi, yang dikenal sebagai gubernur konten, sering menunjukkan kegiatan kepemimpinannya melalui media sosial, yang membuatnya lebih dikenal oleh publik.
Berbagai platform media sosial digunakan Dedi untuk memamerkan aktivitasnya, yang mendapat respon dari berbagai pihak, termasuk Yamin. Dalam satu kesempatan, Dedi menyebutkan bahwa kontennya telah berhasil menurunkan alokasi belanja iklan Pemprov Jabar dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar. Meskipun mendapat kritik, Dedi tetap gigih dalam menggunakan media sosial untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.
