Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berpendapat bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD belum tentu merupakan solusi bagi mahalnya biaya politik di Indonesia. Menurutnya, tidak boleh menyederhanakan masalah ini dengan dalih politik yang mahal. Bima menyebut bahwa mahalnya biaya politik di Indonesia memiliki banyak dimensi, salah satunya adalah kelemahan partai politik dalam membangun kaderisasi.
Dalam diskusi daring oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Bima menekankan betapa pentingnya pendanaan parpol terhadap pembangunan demokrasi. Dia juga menyambut baik wacana peningkatan dana bantuan politik untuk parpol. Meskipun demikian, Bima menegaskan bahwa penambahan dana bukanlah untuk membuat partai politik menjadi lebih kaya.
Wacana pemilihan kepala daerah kembali oleh DPRD mencuat kembali setelah diusulkan oleh beberapa elit politik, termasuk PKB. Dalam pidato Harlah PKB yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendorong evaluasi sistem pilkada langsung. Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar, berharap bahwa pemilihan kepala daerah bisa ditunjuk pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD.
Usulan ini juga telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Cak Imin menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terkait manfaat dan kerugian pemilihan kepala daerah. Jika tidak ditunjuk oleh pemerintah pusat, Cak Imin menyarankan agar pilkada dipilih oleh DPRD di seluruh Indonesia.
