Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat serius dalam menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangannya pada tahun tersebut, yang menjadi sorotan utama. Asep Noordin, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, mengungkapkan bahwa sebanyak 12 rekomendasi telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP tersebut. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Beberapa rekomendasi utama termasuk merasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Pemkab Pangandaran diminta untuk merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 serta membangun sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi risiko fiskal. Selain itu, pemerintah daerah juga harus menyusun rencana aksi terkait penyehatan fiskal daerah sebagai fokus utama. Langkah-langkah ini semua bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat memperbaiki opini BPK di masa yang akan datang. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam mendukung perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
