Upah Minimum Regional (UMR) merupakan standar gaji minimum yang wajib dipenuhi oleh pengusaha atau pelaku industri kepada para pekerja di wilayahnya. Meskipun istilah ini secara resmi telah digantikan oleh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sejak tahun 2000, penggunaan kata UMR tetap umum dalam praktik sehari-hari oleh para pekerja dan masyarakat. Penetapan UMR, UMK, dan UMP dilakukan berdasarkan sejumlah indikator ekonomi dan sosial, yang membuat besaran upah minimum di setiap daerah berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.
Enam faktor utama yang menjadi penentu dalam penetapan UMR di suatu daerah adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Indeks Harga Konsumen (IHK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), produktivitas tenaga kerja, tingkat inflasi, dan pertimbangan ekonomi makro dan investasi. KHL merupakan indikator utama yang digunakan dalam menetapkan upah minimum, sementara IHK mencerminkan tingkat perubahan harga yang mempengaruhi inflasi. Sementara PDRB menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, produktivitas tenaga kerja serta inflasi yang tinggi mempengaruhi besaran upah minimum.
Pertimbangan ekonomi makro, kebutuhan investasi daerah, hingga dinamika pasar tenaga kerja juga diperhitungkan dalam menentukan upah minimum. Semua faktor tersebut diharapkan memberikan perlindungan yang layak bagi pekerja dan menciptakan iklim usaha yang sehat di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, penetapan UMR, UMK, dan UMP diharapkan bisa memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam perekonomian daerah.
