Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Rabu (12/3). Dalam pertemuan tersebut, Yandri meminta Kejaksaan Agung untuk mengawasi penggunaan dana desa dan Koperasi Desa Merah Putih yang akan segera diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharapkan akan memberikan tambahan dana untuk setiap desa. Yandri menegaskan pentingnya pendampingan dan pengawasan dari Kejaksaan untuk mencegah penyalahgunaan dana oleh perangkat desa.
Dalam konferensi pers di gedung Kejaksaan Agung, Yandri menyatakan harapannya agar program Koperasi Desa Merah Putih dapat mendukung pembangunan desa di Indonesia. Selain itu, Yandri juga melaporkan kasus-kasus penyelewengan dana desa yang terjadi pada tahun 2024 kepada Kejaksaan Agung. Dia juga berharap agar temuan ini dapat ditindaklanjuti dengan efektif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Jaksa Agung Burhanuddin menyambut baik permintaan dari Menteri Yandri dan menegaskan komitmen Kejaksaan Agung untuk mengawasi dana desa serta menindak tegas jika terjadi penyalahgunaan. Pendampingan dilakukan secara preventif dan represif untuk mencegah terjadinya kebocoran dana desa serta menindak pelanggaran yang terdeteksi. Dengan adanya kerjasama antara Kementerian Desa dan Kejaksaan Agung, diharapkan dapat menciptakan tata kelola dana desa yang lebih baik demi pembangunan desa yang berkualitas di Indonesia.
