Advokat yang tergabung dalam Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia wilayah Jawa Tengah siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam mengkritisi dan memberi masukan terhadap berbagai jenis produk hukum yang dihasilkan.
Ketua Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia wilayah Jawa Tengah Aria Septiono, setelah dilantik di Semarang, Sabtu, menyatakan bahwa organisasi ini akan melakukan sosialisasi serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang dirasa tidak adil bagi masyarakat.
“Kami siap menjadi mitra strategis pemda untuk bersama-sama membangun hukum yang baik dan berkeadilan,” katanya.
Fungsi untuk mengontrol berbagai produk peraturan perundang-undangan ini merupakan peran selain pemberian bantuan hukum secara litigasi maupun non-litigasi bagi masyarakat, tambahnya.
Sementara itu, Ketua Ikadin Jawa Tengah Aan Tawli menambahkan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami darurat penegakan hukum. Karenanya, ia meminta Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia wilayah Jawa Tengah menjadi penyeimbang untuk memastikan peraturan yang dihasilkan untuk kepentingan masyarakat.
“Tidak hanya bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, namun juga peduli terhadap pembentukan sistem dan struktural hukum,” katanya.
Organisasi ini bisa memberikan masukan jika ditemukan perda yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan, jika perda yang dinilai bermasalah itu tidak direvisi atau dicabut, maka upaya hukum dapat dilakukan.
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2023
