Cerita Pramono Belajar Hunian Layak dari Zohran Mamdani

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dirinya mempelajari kebijakan hunian layak dari Wali Kota New York Zohran Mamdani. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah program hunian campuran atau mixed-use yang ditujukan bagi warga berpenghasilan rendah.

“Saya dalam hal ini [hunian layak] terus terang belajar ke dia tentang bagaimana mengatur tentang hunian layak,” ujar Pramono dalam wawancara khusus bersama CNN Indonesia di Balai Kota, Jakarta Pusat, yang ditayangkan pada Jumat (2/10).

Menurut Pramono, program yang dibawa Mamdani mencakup pembangunan gedung bertingkat yang di dalamnya tersedia hunian bagi masyarakat yang tidak mampu.

“Mayor Mamdani itu punya program tentang mixed-use, yaitu membangun gedung-gedung atau building-building secara bertingkat naik ke atas, kemudian itu yang disediakan bagi warga yang tidak mampu,” kata Pramono.

Masalah administrasi dan pengalihan hunian

Pramono menilai ketersediaan hunian layak di Jakarta sebenarnya tidak kalah dibandingkan New York. Namun, ia menyebut persoalan utama terletak pada pelaksanaan dan ketertiban pemanfaatannya.

Ia menyoroti praktik penghuni yang menyewakan atau menjual kembali unit hunian yang semestinya ditempati oleh penerima manfaat. Akibatnya, warga yang berhak memperoleh hunian tersebut justru tidak menempatinya.

“Masyarakat yang sudah mendapatkan rumah yang layak kemudian disewakan atau diperjualbelikan kepada yang lain, kalau di Jakarta itu luar biasa. Sehingga orang yang berhak untuk mendapatkan hunian banyak tidak ditempati,” ujar Pramono.

Ia mencontohkan persoalan itu terjadi di Rumah Susun Jagakarsa. Rusun tersebut sebelumnya menjadi lokasi relokasi bagi sejumlah warga yang tinggal di area tempat pemakaman umum. Pramono mengatakan, warga yang dipindahkan mendapat hunian secara gratis untuk jangka waktu tertentu, yakni enam bulan atau satu tahun.

Namun, setelah relokasi berlangsung, pemerintah menemukan bahwa sebagian penghuni rusun bukan lagi warga yang sejak awal diberikan kesempatan untuk tinggal di sana.

“Ketika kita pindahkan, kemudian kita berikan gratis ada yang enam bulan, ada yang satu tahun, ternyata banyak yang kemudian tinggal adalah bukan warga yang kita berikan kesempatan untuk meninggali itu,” ungkapnya.

Atas persoalan tersebut, Pramono menginstruksikan dinas terkait melakukan penertiban. Ia terutama meminta pembenahan sistem administrasi agar pengelolaan hunian menjadi lebih tertib, rapi, transparan, dan terbuka.

Rencana pengembangan rusun terintegrasi

Pramono menyatakan akan memprioritaskan penyediaan hunian layak melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat selama sisa masa kepemimpinannya.

Langkah itu sejalan dengan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun yang disampaikan pada Agustus. Rancangan tersebut mengatur pengembangan rusun yang terintegrasi dengan sekolah, pasar, fasilitas layanan, dan transportasi publik.

“Penyediaan hunian yang layak, inklusif, dan berkeadilan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” kata Pramono dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (21/8).

Kebijakan perumahan itu juga diarahkan untuk menjangkau Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT), yakni kelompok yang penghasilannya berada di atas kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi masih memiliki keterbatasan daya beli untuk mengakses hunian komersial.

Isu krisis hunian layak dan tekanan biaya sewa juga menjadi perhatian Mamdani. Sejak masa kampanye hingga menjabat sebagai wali kota, ia menyoroti persoalan tersebut. Pada Maret, Mamdani melalui akun Instagram resminya memperlihatkan dirinya menerima langsung keluhan dari para penyewa hunian.

Source link