Beban ekonomi akibat demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia diperkirakan mencapai USD 550,9 juta atau hampir Rp9 triliun sepanjang 2024. Studi Universitas Gadjah Mada (UGM) juga mencatat lebih dari 2 juta kasus rawat inap, menegaskan bahwa dengue bukan lagi persoalan kesehatan musiman, melainkan ancaman yang dapat muncul sepanjang tahun.
Temuan tersebut berasal dari kajian Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM yang disusun Apoteker Diah Ayu Puspandari. Menurut Diah, kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya menghapus beban biaya yang harus ditanggung pasien.
Pasien JKN masih mengeluarkan biaya mandiri rata-rata Rp1,1 juta hingga Rp1,3 juta dalam satu periode sakit akibat dengue. Pengeluaran itu terutama mencakup kebutuhan nonmedis, seperti transportasi dan akomodasi pendamping, di luar kehilangan pendapatan atau produktivitas.
Untuk pasien yang tidak memiliki asuransi, biaya yang ditanggung sendiri meningkat menjadi sekitar Rp4,3 juta hingga Rp5,6 juta karena seluruh kebutuhan perawatan medis harus dibayar secara mandiri. Beban tersebut dinilai paling berat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, terutama ketika biaya pengobatan muncul bersamaan dengan hilangnya pendapatan.
Kehilangan produktivitas menjadi beban tersembunyi
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Sri Rezeki Hadinegoro, mengatakan dampak dengue tidak berhenti pada biaya perawatan. Ketika anak dirawat di rumah sakit, orang tua harus mendampingi sehingga waktu kerja dan produktivitas berkurang. Situasi serupa terjadi ketika orang tua yang sakit harus dirawat oleh anggota keluarga.
“Maka dapat dikatakan bahwa selain biaya perawatan dan pengobatan yang harus dikeluarkan, dampak lain yang tidak tampak adalah terganggunya produktivitas; apalagi untuk pemulihan dari infeksi dengue perlu waktu yang cukup lama sekitar 1-2 minggu,” kata Sri Rezeki.
Studi UGM memperkirakan kerugian akibat hilangnya waktu produktif pasien JKN mencapai USD 115 juta atau sekitar Rp1,81 triliun pada 2024. Pada kelompok non-JKN, termasuk pengguna asuransi swasta dan pasien yang membayar sendiri, kerugian produktivitas tercatat USD 47,8 juta atau sekitar Rp755,2 miliar.
Pencegahan dinilai perlu diperluas
Sri Rezeki menilai pencegahan dengue tidak dapat hanya mengandalkan langkah konvensional seperti 3M Plus. Ia mendorong pengendalian vektor nyamuk, penguatan diagnosis dini di fasilitas kesehatan, serta pemanfaatan intervensi medis seperti vaksinasi dilakukan secara terpadu.
Guru Besar Departemen Farmakologi dan Terapi FK-KMK UGM, Jarir At Thobari, memaparkan kajian pemodelan ekonomi kesehatan dalam 9th Asia Dengue Summit 2026 di Singapura. Model tersebut memperkirakan vaksinasi dengue di Indonesia dapat menurunkan kasus bergejala, rawat inap, dan kematian selama periode 20 tahun, sekaligus mengurangi beban penyakit sebesar 1,1 juta hingga 1,3 juta DALY.
Dari perspektif masyarakat, pemodelan itu juga memperhitungkan biaya keluarga dan kehilangan produktivitas. Implementasi vaksinasi diproyeksikan menghasilkan penghematan USD329 juta hingga USD731 juta atau sekitar Rp5,2 triliun hingga Rp11,5 triliun selama 20 tahun. “Temuan ini menunjukkan bahwa investasi pada pencegahan penyakit tidak hanya berpotensi meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang,” kata Jarir.
Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht menyatakan dukungannya terhadap pencegahan komprehensif melalui edukasi berkelanjutan dan perluasan akses terhadap pencegahan dengue. Ketua IDAI Jaya, Rismala Dewi, juga mendorong dokter anak berperan dalam edukasi orang tua, deteksi dini, dan pendampingan keluarga untuk mengurangi risiko dengue pada anak.
