ICW Soroti Penyalahgunaan Predikat WTP Sebagai Komoditas
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap audit keuangan daerah kini dinilai hanya sebagai komoditas dan alat pencitraan belaka.
ICW menyatakan bahwa opini WTP sudah tidak mencerminkan kualitas pengelolaan fiskal daerah yang sebenarnya, melainkan hanya sebagai sarana bagi kepala daerah untuk mendapatkan insentif fiskal dan memperbaiki citra politik mereka.
Kasus Bupati Muara Enim
Dugaan suap yang melibatkan Bupati Muara Enim, Edison, dan sejumlah pegawai ASN BPK terkait dengan audit laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun anggaran 2025 menjadi contoh yang dikemukakan ICW.
ICW menyoroti bahwa pemotongan dana transfer ke daerah dan dana desa kini membuka peluang baru untuk korupsi. Kebijakan ini justru mendorong pemda untuk bersaing dalam mendapatkan opini WTP demi mendapatkan insentif keuangan tambahan.
Lebih lanjut, ICW juga mengecam vonis ringan yang diberikan kepada para terdakwa kasus tersebut. Hal ini dianggap sebagai sinyal buruk dan memicu oknum pejabat lain untuk melakukan tindakan korupsi serupa.
Rekrutmen Anggota BPK Dinilai Politis
ICW mengritisi bahwa rekrutmen anggota BPK cenderung sangat politis. Mayoritas pimpinan BPK yang terlibat dalam kasus korupsi memiliki latar belakang dari partai politik atau mantan anggota DPR.
Hal ini menjadi sorotan karena proses pemilihan anggota BPK seharusnya tidak dipengaruhi oleh unsur politik, terlebih lagi DPR seharusnya menjadi objek pemeriksaan dari BPK.
ICW menilai bahwa pengawasan internal BPK telah gagal secara total. Hampir seluruh kasus korupsi yang terbongkar berasal dari operasi tangkap tangan KPK atau Kejagung, bukan dari keputusan internal BPK.
