Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengklaim bahwa masalah pengadaan mobil dinas untuk gubernur senilai Rp8,5 miliar telah selesai dan uang sudah dikembalikan. Hal ini diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto mengkritik pengadaan mobil dinas ini sebagai tidak efisien. Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa proses pengadaan administratif sudah selesai dan mobil tersebut belum pernah digunakan ke lapangan. Nilai pembelian sebesar Rp8,5 miliar, tetapi yang diterima pihak penyedia hanya Rp7,5 miliar setelah dipotong PPN dan PPh.
Menurut Faisal, pembayaran pajak-pajak tersebut sudah disetor ke kas pemerintahan pusat dan sedang dalam proses pengembalian. Dana yang dikembalikan termasuk dalam pembelian tersebut mencakup pajak, bea balik nama, ongkos kirim, asuransi, dan margin keuntungan penyedia mobil dinas. Sistem pengadaan fasilitas kepala daerah ini dilakukan melalui penunjukan langsung karena hanya ada satu distributor di wilayah Jakarta.
Melalui upaya transparan dalam merespons kritik pengadaan mobil dinas tersebut, Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya dalam mendukung efisiensi anggaran. Prabowo sebelumnya menyoroti masalah pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang dinilai tidak efisien. Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim, menjelaskan pengadaan mobil dinas ini mengacu pada peraturan yang mengatur kendaraan kepala daerah. Namun, pengadaan tersebut dipertanyakan kepekaannya terhadap kondisi keuangan negara di tengah kampanye efisiensi anggaran.
