Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni telah berhasil menertibkan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPH) yang nakal seluas 1,5 juta hektare dalam satu tahun terakhir. Hal ini merupakan hasil dari perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Kehutanan. Raja Juli baru-baru ini mencabut 22 PBPH yang dimiliki oleh perusahaan nakal dengan total luas 1.012.016 hektare, termasuk 116.198 hektare di Pulau Sumatra.
Presiden Prabowo juga memerintahkan Kementerian Kehutanan untuk meningkatkan jumlah personel polisi kehutanan guna menekan praktik pembalakan liar yang merusak hutan Indonesia. Di Aceh, yang memiliki luas hutan 3,5 juta hektare, saat ini hanya terdapat sekitar 30-32 personel polisi hutan, jumlah ini dianggap tidak memadai oleh Presiden Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga meminta Kementerian Kehutanan untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola perhutanan ke depan dengan langkah-langkah perbaikan struktural yang telah disetujui oleh Presiden. Raja Juli menyoroti masalah rentang kendali antara kementerian dan unit pelaksana teknis di bawahnya yang berdampak buruk, terutama dalam menghadapi bencana banjir di tiga provinsi terdampak. Prabowo berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola kehutanan yang lebih baik untuk masa depan.
