Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran memantik perhatian serius DPRD Kabupaten Pangandaran. Persoalan ini bukan lagi sekadar soal aktivitas budidaya laut, tetapi sudah bergeser menjadi perdebatan tentang tata ruang, kepentingan nelayan, dan arah pengelolaan pesisir ke depan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menilai akar masalahnya terletak pada tumpang tindih pemanfaatan ruang yang perlu segera dibereskan agar tidak terus menimbulkan gesekan.
Tata ruang jadi titik krusial
DPRD bersama sejumlah aktivis lingkungan telah menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap keberadaan KJA di kawasan tersebut. Sorotan utama tertuju pada apakah lokasi pemasangan keramba itu memang sesuai dengan peruntukan ruang yang berlaku atau justru menabrak batas-batas yang seharusnya dijaga. Dalam situasi seperti ini, menurut DPRD, kepastian aturan menjadi penting agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut.
Asep Noordin menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah tegas dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Salah satu opsi yang didorong adalah penghentian sementara aktivitas perusahaan pengelola KJA, setidaknya sampai ada kejelasan yang benar-benar bisa diterima semua pihak. Langkah itu dinilai penting untuk membuka ruang evaluasi sekaligus mencegah konflik yang lebih luas di lapangan.
Perusahaan klaim sudah beroperasi sejak 2019
Di sisi lain, perusahaan yang menjalankan KJA menyebut aktivitas mereka telah berlangsung sejak 2019. Klaim ini menunjukkan bahwa persoalan yang muncul sekarang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan jejak operasional yang sudah berjalan beberapa tahun. Namun, keberadaan kegiatan yang lebih dulu ada tidak otomatis menutup pertanyaan tentang kesesuaian tata ruang dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mencari titik temu yang tidak hanya mempertimbangkan keberlangsungan usaha, tetapi juga hak nelayan lokal dan kelestarian kawasan pantai. Bagi DPRD, solusi terbaik tidak bisa lahir dari pembiaran, melainkan dari penataan ulang yang jelas, terbuka, dan berpihak pada kepentingan publik.
Nelayan dan lingkungan ikut terdampak
Isu KJA di Pantai Timur Pangandaran kini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan investasi, ruang hidup nelayan, dan perlindungan lingkungan. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, polemik ini berpotensi memicu ketegangan berkepanjangan di wilayah pesisir yang selama ini menjadi tumpuan banyak warga.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
