Setelah aksi massa yang terjadi pada Rabu (13/8) di Kabupaten Pati, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, memastikan situasi kembali kondusif. Hal ini disampaikan setelah rapat terbatas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur pada Kamis (14/8). Menurut Luthfi, aspirasi masyarakat sedang dibahas melalui DPRD Kabupaten Pati dan proses pembahasan diperkirakan akan selesai dalam waktu 60 hari.
Meskipun bukan kewenangan langsung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng tetap mengirim tim ke Pati untuk memantau situasi dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar. Beberapa bagian tim terdiri dari Biro Otonomi Daerah, Biro Ekonomi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, serta Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Selain itu, Dinas Kesehatan juga dikerahkan untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal.
Koordinasi rutin juga dilakukan antara Pemprov Jateng dengan Kementerian Dalam Negeri terkait perkembangan situasi terbaru di Pati. Tim dari Kemendagri, termasuk Inspektur Jenderal, turun langsung ke Pati untuk memantau situasi. Ahmad Luthfi menekankan bahwa insiden di Pati harus dijadikan pelajaran berharga bagi semua Bupati dan Wali Kota se-Jateng dalam merancang kebijakan di wilayah mereka masing-masing.
Dia mencontohkan kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu aksi massa di Pati. Meskipun penetapan PBB adalah kewenangan daerah, Pemprov memiliki fungsi fasilitasi, koreksi, dan verifikasi. Data menunjukkan bahwa Pemda Pati mengirim surat verifikasi ke Pemprov Jateng pada 12 April 2025. Sejak itu, ada rapat koordinasi yang menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam waktu satu minggu terkait masalah tersebut.
